Pemerintah Rencanakan Pembagian HP Gratis dengan Rekening Digital

Pemerintah tengah merencanakan program pembagian telepon genggam (HP) gratis kepada masyarakat, sebuah inisiatif yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo. Rencana ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi penyaluran bantuan pemerintah, di mana ponsel tersebut akan terhubung dengan rekening digital untuk memfasilitasi distribusi bantuan secara langsung.

Rencana ini disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10). Hashim, yang menjabat sebagai Board of Advisors Prasasti, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan digital, khususnya bagi segmen masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Meskipun demikian, pemerintah belum merilis detail lengkap mengenai mekanisme pembagian HP gratis ini, termasuk jadwal pelaksanaan dan kriteria spesifik bagi para penerima. Informasi mengenai persyaratan yang beredar perlu dipahami dalam konteks pernyataan yang telah disampaikan.

HP Gratis untuk Mendukung Penyaluran Bantuan

Hashim menguraikan bahwa ponsel yang akan dibagikan kepada masyarakat akan dilengkapi dengan rekening digital. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung ke rekening masing-masing penerima.

“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam kesempatan tersebut.

Menurut Hashim, digitalisasi juga ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem keuangan. Pemerintah berencana mengalihkan penyaluran bantuan agar tidak lagi bergantung pada uang tunai.

Dalam paparannya, Hashim menyebutkan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Pemerintah berencana melibatkan sektor perbankan untuk membuka rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan tersebut.

Kriteria Rekening Gratis yang Diungkapkan

Hashim menyebutkan bahwa rekening bank gratis direncanakan untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Biaya pembukaan rekening yang biasanya sebesar Rp50.000 direncanakan akan digratiskan. Dua bank yang disebut mendapat tugas untuk menyediakan rekening tersebut adalah Bank Syariah dan Bank Rakyat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa persyaratan tersebut merupakan kriteria pembukaan rekening gratis yang disampaikan Hashim, bukan persyaratan resmi penerima HP gratis. Hingga saat ini, belum ada rincian resmi yang menjelaskan apakah pembagian ponsel akan menggunakan kriteria yang sama. Masyarakat juga belum memperoleh informasi terperinci mengenai merek dan spesifikasi perangkat, jumlah ponsel yang akan dibagikan, mekanisme pendataan penerima, maupun jadwal distribusinya.

Digitalisasi Bantuan Sosial Telah Berjalan

Rencana penggunaan ponsel dan rekening digital ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya telah menyatakan bahwa digitalisasi bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Pada Agustus 2026, pemerintah melaporkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial telah diterapkan di 153 kabupaten dan kota di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target perluasan hingga 49 juta keluarga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses layanan melalui portal perlindungan sosial, dan warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital juga dapat memperoleh pendampingan dari agen yang terdaftar.

Meski demikian, program digitalisasi perlindungan sosial yang telah berjalan perlu dibedakan dari rencana pembagian HP gratis. Keduanya memang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk layanan pemerintah, namun mekanisme penyaluran perangkat dan persyaratan penerimanya belum dijelaskan secara lengkap.

Masyarakat Diminta Waspada Tautan Pendaftaran Palsu

Sebelum adanya pengumuman resmi mengenai pembagian HP gratis, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mengisi formulir atau menyerahkan data pribadi melalui tautan yang beredar di media sosial. ANTARA pada 30 September 2026 pernah melaporkan adanya tautan palsu yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah berupa laptop dan HP bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Tautan semacam itu merupakan modus phishing yang berpotensi digunakan untuk mengambil data pribadi masyarakat.

Komdigi juga mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dengan domain .go.id ketika mengakses layanan perlindungan sosial digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang meminta uang dengan dalih membantu proses pendaftaran bantuan. Oleh karena itu, informasi mengenai pembagian HP gratis sebaiknya dipantau melalui pengumuman resmi pemerintah. Masyarakat perlu menunggu kejelasan mengenai jadwal, mekanisme pendaftaran, dan persyaratan penerima sebelum mengambil tindakan.