Kepemimpinan Kepala Daerah Kunci Atasi Konflik Kebebasan Beragama, Kata Wamendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang kuat sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan konflik terkait kebebasan beragama. Menurutnya, penguatan kepemimpinan ini harus didukung oleh kolaborasi erat antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, aktivis, serta berbagai elemen masyarakat, melampaui sekadar aturan formal.

Peran Kepemimpinan dan Kolaborasi

Bima Arya menyampaikan pandangannya dalam Seminar Nasional Memperkuat Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang bertema ‘Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin’. Acara ini diselenggarakan secara virtual dari Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama memerlukan pemimpin yang berani dan adil, serta membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat.

Ekosistem Tata Kelola dan Praktik Toleransi

Menurut Bima, isu kebebasan beragama berakar pada ekosistem tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi kekhasan setiap daerah. Ia mengamati bahwa masyarakat telah menunjukkan berbagai praktik positif dalam membangun toleransi antarumat beragama. Potensi ini, lanjutnya, harus terus diperkuat melalui sinergi dari seluruh lapisan masyarakat. “Kerukunan beragama tidak hanya dijaga oleh regulasi. Ia hidup karena jutaan praktik toleransi yang ada dalam setiap keseharian dari negara kita ini,” ujar Bima.

Respons Cepat Terhadap Konflik

Berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah, Bima Arya menyoroti bahwa konflik yang dipicu oleh perselisihan antarumat beragama dapat memanas dalam hitungan jam. Berbeda dengan itu, pembangunan budaya toleransi membutuhkan proses yang panjang dan bertahap. Oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala daerah untuk memiliki kemampuan merespons dan menyelesaikan konflik keagamaan dengan cepat dan tepat. “Pemahaman ini sangat penting bagi kepala daerah. Ketika ada isu agama mencuat, anatomi konfliknya, diagnosanya harus cepat dan tepat. Tidak boleh salah mengambil kesimpulan,” tegas Bima.

Komitmen Pemerintah Pusat

Pemerintah, kata Bima, berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri kepala daerah dalam menjalankan tugas menjaga kerukunan umat beragama secara konsisten. Ia menekankan bahwa kerukunan harus menjadi bagian integral dari tugas utama pemerintah daerah, bukan sekadar pilihan kebijakan. “Kerja-kerja kita adalah memberikan insentif kepercayaan diri bagi kepala daerah untuk menjadikan kerukunan beragama ini bukan sebagai opsi, tapi sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh kepala daerah tanpa terkecuali,” pungkasnya.